JAKIM; Sebuah Organisasi dengan Tujuan Menyelaraskan Kebijakan Malaysia dengan Ajaran-Ajaran Islam

TEHERAN (IQNA) - Deputi Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) memiliki sejarah 50 tahun; tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk mematuhi kebijakan pemerintah negara ini dengan prinsip-prinsip syariah dan untuk mengelola semua hal yang berkaitan dengan masyarakat Islam Malaysia. Jakim adalah lembaga yang kuat dan berpengaruh di Malaysia, yang memiliki beragam wewenang dan tugas.

Menurut Iqna, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau biasa dikenal dengan JAKIM, adalah lembaga pemerintah di wilayah Putrajaya Malaysia yang mengelola urusan Islam di negara tersebut.

Sejarah JAKIM berawal dari tahun 1969. Pada tahun ini, Majelis Raja-Raja Malaysia memutuskan bahwa untuk perkembangan dan kemajuan Islam, perlu dibentuk lembaga Islam yang mandiri sesuai dengan posisi negara ini sebagai negara Islam yang berkembang dan memperoleh status internasional.  

Menyadari fakta ini, Sekretariat Dewan Urusan Agama Islam Nasional Malaysia (MKI) didirikan untuk menjaga keyakinan dan ajaran Islam.

Pada tanggal 1 Januari 1997, sejalan dengan perkembangan dan kemajuan Islam di tanah air, maka didirikanlah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia dengan nama resmi JAKIM oleh pemerintah Malaysia.

Pendirian JAKIM dikritik oleh beberapa kelompok yang mengklaim bahwa pembentukan organisasi itu salah berdasarkan konstitusi Malaysia. "Kelompok 25", yang terdiri dari beberapa organisasi non-pemerintah, mengumumkan bahwa pembentukan JAKIM bertentangan dengan Pasal 38 Konstitusi karena pembentukan organisasi ini tidak berada dalam yurisdiksi Dewan Raja-Raja. Mereka juga mempertanyakan anggaran lembaga yang besar.

Sementara itu, Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, membela pembentukan JAKIM dan mengatakan bahwa pembentukan ini dilakukan dengan tujuan menyelaraskan pemerintah dengan ajaran Islam.

Badan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM), yang merupakan anak perusahaan dari Kantor Perdana Menteri, memainkan peran sentral dalam perencanaan dan pengelolaan urusan Islam di Malaysia.

Jakim memiliki tiga departemen utama: departemen kebijakan, departemen eksekutif dan departemen manajemen.

Organisasi afiliasi JAKIM adalah: Institut Pendidikan Islam Malaysia, Sekretariat Dewan Halal Malaysia, Darul Quran, Institut Kemahiran Islam Sarawak, Institut Studi dan Dakwah Islam Sabah, Cabang Sabah; Cabang Serawak. Demikian juga, tiga masjid Negara, Putra dan Masjid Tuanku Mizan Zainal Abdin berada di bawah pengawasan Tabligh Jakim.

Pada Maret 2022, Datuk Hakimah Mohd Yusoff membuat sejarah dengan terpilih sebagai direktur wanita pertama JAKIM. (HRY)

4095849